Memanfaatkan Media Sosial Untuk Keadilan Sosial

TEKNOLOGI BARU – terutama ponsel – telah memudahkan kita untuk memproduksi narasi atas hidup kita, untuk memilih apa yang perlu diingat dan apa yang bisa dikontribusikan. Ketika segala hal dalam hidup ini lebih mudah terhubung (hyper-connected) karena keberadaan internet, teknologi baru dianggap telah memberikan solusi bagi kehidupan kita. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah solusi ini dapat mendorong keadilan sosial?

Teknologi baru ini bermula dari sistem komunikasi nirkabel yang pernah diimpikan Nikola Tesla penemu terpenting di abad ke-20 — meskipun ia meletakkan dasar bagi penemu masa depan untuk melaksanakan visi itu, namun dia sendiri tidak pernah hidup untuk melihatnya. Tesla telah memecahkan persoalan pengiriman data dalam jumlah besar yang selama ini membutuhkan waktu lama.

Temuan Tesla di tahun 1890 berupa World System of Wireless Transmission of Energy, yakni pergantian sistem telekomunikasi dan pengiriman tenaga listrik didasarkan atas teori tentang penggunaan Bumi dan atmosfernya sebagai konduktor listrik.[1] Tesla yakin sistem ini akan memungkinkan untuk “transmisi energi listrik tanpa kabel” pada skala global serta telekomunikasi dan penyiaran nirkabel poin ke poin. Ketika dikembangkan dan menjadi apa yang sekarang dikenal dengan sistem wi-fi[2], teknologi ini telah memangkas waktu begitu banyak dari tumpukan dokumen kertas yang harus diangkut dari satu tempat ke tempat lain dari hitungan jam menjadi hitungan milidetik.

Kian Sulit Menghindari Teknologi

Kini setidaknya dihasilkan data sebanyak 2,5 kuantiliun bit setiap harinya. 1 kuantiliun sama dengan 1.000.000.000.000.000.000 (angka dengan jumlah nol 18). Ini merupakan akumulasi data dari 4,437 milyar pengguna di dunia, yang sebagian besar darinya – sebanyak 3,499 milyar – mengakses internet lewat ponsel.

Data digital dan pengguna internet tahun 2019 di dunia, menurut laporan Hootsuite-We Are Social 2019 Kuartal ke-2. Dari jumlah penduduk sebanyak 7,697 milyar, tercatat ada 4,437 milyar pengguna internet. Dengan pengguna Media Sosial Aktif sebanyak 3,499 milyar. [3]

Menurut laporan Domo 2019 [4], dalam semenit setiap harinya:

• Pengguna menonton 4.500.000 video YouTube;


• 511.200 tweet dikirim di Twitter;


• Pengguna Instagram memposting 55.140 foto.

Dengan 2,3 miliar pengguna aktif Facebook masih merupakan platform media sosial terbesar, lebih dari seperempat dari 7,7 miliar manusia di dunia aktif di Facebook. Berikut adalah beberapa statistik Facebook yang lebih menarik:


• 1,887 miliar orang aktif di Facebook setiap hari;

• Indonesia memiliki lebih dari 120 juta orang di Facebook;

• Ada lima profil Facebook baru yang dibuat setiap detik!;


• Lebih dari 300 juta foto dapat diunggah per hari;

• Setiap menit ada 510.000 komentar diposting dan 293.000 status diperbarui.

Meskipun Facebook adalah jejaring sosial terbesar, Instagram (juga dimiliki oleh Facebook) telah menunjukkan pertumbuhan.


• Ada 600 juta Instagrammer; 400 juta yang aktif setiap hari;

• 56 juta Instagrammer adalah orang Indonesia;

• Setiap hari 95 juta foto dan video dibagikan di Instagram;

• 100 juta orang menggunakan fitur “story” Instagram setiap hari.

Kita meninggalkan jejak data ketika kita menggunakan metode komunikasi hari ini dari mengirim teks ke email. Berikut adalah beberapa statistik luar biasa untuk volume komunikasi yang dikirim dalam setiap menit:


• Kita mengirim 16 juta pesan teks;

• 156 juta email dikirim;

• Ada 154.200 panggilan di Skype.

Kamera di ponsel kita adalah alat andalan. Triliunan foto yang disimpan adalah buktinya. Karena tidak ada tanda-tanda pelambatan ini, perkirakan jumlah foto digital ini akan terus bertambah:


• Orang-orang akan mengambil 1,2 triliun foto pada akhir 2017;

• Akan ada 4,7 triliun foto yang disimpan.

Ada beberapa statistik dari dunia bisnis dan ekonomi. Berikut ini sejumlah angka yang dihasilkan setiap menit yang menggelitik minat saya.

• Spotify menambahkan 13 lagu baru;

• Pengendara Uber menempuh 45.788 perjalanan;

• Internet of things dari 2 miliar perangkat pada 2006 menjadi 200 miliar yang diproyeksikan pada 2020;

• Permintaan pencarian suara di Google untuk 2016 naik 35 kali lipat dari 2008;

• 50% pengguna internet di Indonesia menggunakan pencarian suara dan perintah suara.

Semua angka statistik ini menggenapi nubuat dari Nicholas Negroponte, futurolog penulis buku Being Digital yang terbit pada tahun 1995 : “Computing is not about computers any more. It is about living.” Ia sudah membayangkan bahwa pada suatu ketika, revolusi teknologi informasi akan membebaskan komputer dari sekedar kotak berisi keyboard dan layar hingga menjadi benda- benda yang kita gunakan untuk berbicara, kendarai, sentuh, bahkan gunakan.[5] Senyatanya kini kita melihat teknologi informasi telah mengubah cara hidup; cara kita berbisnis, cara kita belajar, cara kita menggunakan waktu luang kita, cara kita kontak dengan pemerintah, dan cara kita berdemokrasi.

Disrupsi teknologi mendorong pembebasan

Teknologi baru telah mendisrupsi sebagian besar dari hidup kita. Disrupsi teknologi ini kita lihat telah terjadi pada sektor usaha ritel dan jasa, terutama pada jasa transportasi online. Sekarang ini masyarakat tidak sulit jika ingin membeli makanan atau kebutuhan konsumsi lainnya cukup dengan menghubungi jasa transportasi online untuk mengantarkannya. Begitu pula apabila masyarakat ingin menggunakan taksi online, cukup lewat aplikasi di ponsel, maka dalam beberapa saat ada kendaraan yang menjemput. Perusahaan transportasi online menciptakan lapangan kerja baru bagi banyak orang yang selama ini tidak terserap dalam industri, cukup dengan berbekal ponsel.

Namun kita juga tidak menutup mata bahwa sekitar 56% tenaga kerja di dunia diprediksi akan hilang pada 10-20 tahun mendatang akibat dampak disrupsi teknologi. Salah satu yang terdampak besar akibat industri 4.0 ialah sektor keuangan. Industri perbankan dinilai harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kini pertumbuhannya semakin pesat. ke depan keberadaan pegawai teller suatu bank semakin tidak urgen atau tidak dibutuhkan. Masyarakat pun semakin banyak yang jarang mengunjungi kantor cabang perbankan.

Laporan Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs yang dipaparkan Asia Development Bank (ADB) memprediksi tipe pekerjaan yang akan menerima dampak terbesar dari perkembangan teknologi adalah gabungan dari kategori rutinitas dan manual seperti buruh pabrik, serta rutinitas dan kognitif seperti akuntan dan teller bank.[6]

Riset ADB menunjukkan bahwa otomatisasi sebagian besar menargetkan tugas-tugas rutinitas. Penggunaan mesin juga semakin banyak di bidang perbankan, yang termasuk kategori rutinitas dan kognitif. Sebaliknya di kategori pekerjaan non-rutinitas dan kognitif seperti manajemen, riset dan koki, otomatisasi cenderung tidak akan terjadi karena pekerjaan tersebut sangat membutuhkan interaksi sosial. Bahkan, penelitian ADB menunjukkan kenaikan permintaan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesehatan dan pendidikan akan bantu menutupi lapangan kerja yang hilang akibat disrupsi teknologi.

Bagaimana dengan sektor demokrasi dan HAM? Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi dan Akses Informasi 2008-2014, pernah menulis dalam laporan Sidang Umum PBB yang disampaikannya pada 16 Mei 2011[7] bahwa internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Internet bukan hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga menyuarakan HAM dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas kebenaran.

Lalu selama 20 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi informasi turut berperan dalam gelombang demokratisasi: mulai dari Kejatuhan Soeharto di Indonesia (1998), Indignados & Podemos di Spanyol (2011), The Arab Spring di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah, Bahrain. Memicu protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. (2010-2012), Referendum Uni Eropa/Brexit (2016) hingga Referendum Catalonia (2017).

Warga yang ingin melakukan perubahan politik dengan pola pikir teknologi itu kemudian disebut John Postill (2014)[8] sebagai kelompok Teknolog Pembebasan/Freedom Technologist. “Kelompok Teknolog Pembebasan” ini memainkan peranan penting dalam menumbangkan rezim otoriter Presiden Zen el-Abedine Ben Ali di Tunisia. Postill menemukan peran pengacara dan blogger Riadh Guerfali yang membuat situs TuniLeaks berisi bocoran kawat diplomatik AS, lalu terhubung dengan mantan aktivis Ali Bouazizi yang mengunggah video pembakaran diri sepupunya Mohamed Bouazizi penjaja makanan di Facebook.

Video itu lalu diberitakan ke seluruh Arab oleh Al Jazeera yang dilarang masuk ke Tunisia.  Al Jazeera adalah media baru yang memanfaatkan media sosial dan blog untuk memotong birokrasi yang ketat dan memberitakan secara cepat kejadian di masyarakat. Tatkala pemerintah Tunisia melakukan sensor Facebook, kelompok “Anonymous” melakukan “Operasi Tunisia” dengan menyerang situs-situs pemerintah Tunisia lewat bantuan dari netizen Tunisia sehingga Presiden Ben Ali jatuh.  Gerakan warga sipil ini lalu meluas ke Syria, Irak, hingga Libya.

Di Spanyol, Postill menemukan peran pengacara hak cipta digital Carlos Sanchez Almeida yang membuat gerakan digital #NoLesVotes bersama sejumlah aktivis internet untuk mengajak warga Spanyol tidak lagi memberi suara untuk partai mayoritas sejak partai besar Spanyol mengeluarkan RUU tentang copyright akibat tekanan Amerika Serikat.

Gerakan tersebut dilanjutkan oleh Gala Pin, Simona Levi, Javier Toret dan kawan-kawannya dengan membentuk organisasi payung Democracia Real Ya/ ”Demokrasi Sekarang Juga” yang melakukan aksi massa ke jalan-jalan Madrid, termasuk melibatkan peretas atau hacker ternama Isaac Hacksimov yang memutuskan untuk berkemah di lapangan Madrid. Gerakan ini direplikasi di seluruh Spanyol dan menjadi inspirasi gerakan Occupy yang mendunia. Mereka inilah, menurut Postill, para aktor demokrasi yang baru (John Postill, 2014).

Pendapat lain ditulis oleh Manuel Castells, sosiolog terkemuka dari Universitat Oberta de Catalunya, Spanyol, yang kerap meneliti tentang masyarakat informasi, komunikasi dan globalisasi. Dalam bukunya Networks of Outrage and Hope[9], Manuel Castells menunjukkan minatnya pada gerakan-gerakan masyarakat sipil yang terjadi pada 2011 untuk meruntuhkan rezim-rezim diktator di berbagai belahan dunia yang dia anggap sama seperti menyebarnya viral gagasan-gagasan dan imaji-imaji akan masyarakat yang bebas dari penindasan.

Castells menulis bagaimana ia sebagai bagian dari mahasiswa yang ikut terlibat dari gerakan mahasiswa Paris ’68 merasa menemukan lagi gerakan sipil yang dulu dikenalnya, meskipun untuk gerakan masyarakat sipil yang baru ini ia menandai adanya perubahan yang cukup signifikan di mana teknologi informasi memiliki peranan menghasilkan komunikasi otonom yang tidak terpenjara oleh kepentingan dari media dan pemilik modal.

Dengan adanya internet, terjadi apa yang disebut Castells dengan “mass self-communication”, yakni penggunaan internet dan jaringan nirkabel sebagai platform dari komunikasi digital sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom oleh warga dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi. Itu yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan masyarakat baru ini (Manuel Castells, 2012).

Dalam pidato di depan Referendum Uni Eropa pada 25 Juni 2009, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, “Internet adalah alat penyerbuk luar biasa yang mengubah pertarungan seorang diri menjadi kampanye massal; mengubah erangan menjadi gerakan; menggairahkan perhatian ratusan, ribuan, jutaan orang dan membangkitkan mereka untuk bertindak.”[10] Selama itu pula kita melihat bagaimana masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan counter-power; cara mengkontestasi kekuasaan yang selama ini dikendalikan oleh negara, agama, dan oligarki.

23 March 2019, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: During a demonstration under the motto “Save your Internet” against upload filters on the occasion of the planned EU copyright reform, a man holds up a sign saying “Error 404 Demokratie not found”. Shortly before the decisive vote on the reform of copyright in the EU Parliament, thousands in Europe protested against the project. Opponents of the reform and especially of the controversial Article 13 had announced demonstrations in about 20 countries. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)

Namun tren belakangan ini terjadi secara global dan juga termasuk di Indonesia, bagaimana disrupsi teknologi ini juga menimbulkan permasalahan baru dalam demokrasi. Laporan organisasi Freedom House terbaru yakni Freedom on The Net 2019: The Crisis of Social Media[11] memperlihatkan pada kita apa yang tadinya merupakan teknologi yang membebaskan, kini telah berubah menjadi cara untuk mengintai dan memanipulasi pemilihan.

Dengan model komunikasi Web 3.0, dunia siber sebenarnya menawarkan output informasi yang beragam dan demokratis. Setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengolah informasi, lalu kemudian menyebarkan kepada pihak lain, sehingga perbedaan pendapat adalah sebuah konsekuensi logis dari teknologi informasi yang disruptif semacam media sosial. Media sosial dapat berfungsi menyamakan posisi dalam berdiskusi antara warga dan penguasa, namun belakangan ini yang muncul di dalam media sosial cenderung diarahkan ke arah illiberalisme, membuat warga melakukan kekerasan terhadap kebebasan fundamental mereka.

Selama bertahun-tahun, SAFEnet telah melihat ancaman dunia maya dan serangan dunia maya terhadap para netizen, perempuan, dan komunitas rentan/beresiko seperti jurnalis, aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan, minoritas gender, dan minoritas agama. Mereka diserang secara digital dan fisik, mengalami doxing, ditangkap, dituntut dengan hukum internet. Serangan DdoS ke outlet media, sensor pada situs web / akun media sosial untuk menghapus konten, penyadapan yang melanggar hukum, dianggap sebagai sebuah kewajaran. Fondasi kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul sedang diserang.

Akhir-akhir ini di Indonesia, SAFEnet menyaksikan bagaimana amuk siber terjadi, dalam bentuk pelecehan massal terhadap seseorang / kelompok, atau kekerasan massal terhadap orang / kelompok yang mendukung seorang politisi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta atau terhadap para aktivis yang menentang revisi undang-undang tersebut. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau tindakan yang dikoordinasikan secara massal untuk memberikan ulasan bintang satu kepada Tempo sebagai saluran media utama untuk membuat Google Playstore secara otomatis menghapus daftar / menghapus aplikasi Media hanya karena media membuat sampul majalah yang menggambarkan hidung Pinokio dalam bayangan Presiden Indonesia Joko Widodo. — baru saja terjadi amuk siber pada aplikasi toko parfum Tous Le Jours di Perancis, menjadi sasaran serangan karena secara keliru diidentifikasi sebagai toko roti Tous Le Jours di Indonesia.

Selain itu, pemerintah menggunakan alat canggih untuk mengidentifikasi dan memantau pengguna media sosial dalam skala besar. Sebagai hasil dari tren ini, kebebasan internet global menurun untuk tahun kesembilan berturut-turut pada tahun 2019. Media sosial memungkinkan orang biasa, kelompok sipil, dan jurnalis untuk menjangkau khalayak luas dengan sedikit atau tanpa biaya, tetapi media sosial juga menyediakan platform yang sangat berguna dan murah untuk upaya mempengaruhi hasil pemilihan yang dilakukan oleh aktor asing dan domestik.

Dari sektor-sektor yang kita bicarakan ini saja, ternyata disrupsi teknologi bisa “membebaskan” – sebagaimana yang terjadi pada 10 tahun pertama teknologi informasi bermula. Tetapi juga bisa menjadi “ancaman baru” bagi warga – seperti yang terjadi pada paruh kedua teknologi informasi. Warga masyarakat harus mampu mengkoreksi dampak-dampak negatif yang muncul akibat algoritma yang tidak bineka, regulasi internet yang terlalu membatasi, dan kejahatan siber yang muncul.

Memanfaatkan media sosial untuk keadilan

Indonesia, negara pengguna internet kelima tertinggi di dunia, menurut Survei APJII 2019 mengalami pertumbuhan pengguna Internet mencapai sekitar 171,17 juta atau 64,8% dari total populasi Indonesia sebanyak 264 juta jiwa penduduk[12], masih menghadapi banyak persoalan ketidakadilan. Yang tampak nyata saat ini adalah ketimpangan akses.

Data Kemkominfo 2018 menunjukkan bahwa pengguna Internet Indonesia (72,41%) berada di daerah perkotaan. Warga di Pulau Jawa terpapar ke Internet 57,70% sedangkan yang terendah, Bali-Nusa 5,63% dan Maluku-Papua 2,49%. Dilihat dari ketersediaan jaringan 4G juga menunjukkan keberadaan 4G belum merata di Indonesia.

Temuan dari OpenSignal, perusahaan swasta yang khusus memetakan cakupan nirkabel secara global, menunjukkan ada kesenjangan konektivitas antara wilayah perkotaan yang padat penduduknya dengan daerah pedesaan berpenduduk jarang. OpenSignal menggunakan data sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan kabupaten dan kota ke dalam lima kategori berbeda, berdasarkan kepadatan penduduk. Kategori pertama itu satu hingga 50 orang per kilometer persegi. Kategori kedua, 50-100 orang per kilometer persegi. Kategori ketiga, 100-300 orang per kilomter persegi. Kategori keempat, 300-1.000 orang per kilometer persegi. Terakhir, lebih dari 1.000 orang per kilometer persegi.

OpenSignal menemukan bahwa sementara pengguna di daerah berpenduduk padat (Kategori kelima) dapat terhubung ke layanan 4G hingga 89,7% dari waktu, pengguna di daerah berpenduduk paling jarang (Kategori Pertama) dapat terhubung ke sinyal 4G hanya 76% dari waktu – selisih 13 persen. Ketika OpenSignal memeriksa waktu yang dihabiskan pengguna yang terhubung ke semua jaringan data seluler (gabungan layanan 3G dan 4G), perbedaan ini berkurang tetapi tetap ada. Ketersediaan 3G/4G turun 10,3 persen dari 96,3% di daerah berpenduduk padat (Kategori lima) menjadi 86% di daerah berpenduduk jarang (Kategori pertama).[13]

Kesenjangan digital bukan hanya perkara pemerataan internet semata. Riset World Wide Web Foundation 2015[14] menunjukkan ketimpangan akses juga dialami oleh perempuan. Di kalangan kelas sosial bawah di perkotaan, hanya 20% perempuan Indonesia yang dapat menikmati akses internet, itupun dengan ponsel pinjaman dari suami.

Dalam kacamata SAFEnet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak digital warga, tidak disediakannya akses internet yang memadai dan secara merata, baik karena wilayah ataupun gender, menunjukkan adanya persoalan ketimpangan dalam pemenuhan hak asasi warga. Disrupsi teknologi yang positif ternyata dinikmati secara eksklusif oleh mereka yang memenuhi prasyarat menjadi masyarakat informasi, sedang yang tidak memiliki akses justru termarjinalisasi.

Sedangkan hak warga untuk menyampaikan pendapat, membuat petisi, menyampaikan kritik kepada pejabat pemerintahan, menuliskan laporan jurnalistik, kian lama kian sulit. UU ITE, hukum internet yang telah ada sejak tahun 2008, digunakan oleh pejabat publik untuk menyasar warga yang kritis, jurnalis yang bekerja meliput, dan aktivis yang menyuarakan ketidakadilan. Data jumlah orang sedang diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Nasional ternyata meningkat tahun demi tahun. Sejak 2017-2019 total 6.895 orang sudah diselidiki oleh polisi, dengan rincian 38% (2.623) terkait dengan penghinaan terhadap tokoh / penguasa / lembaga publik, 20% (1.397) terkait dengan penyebaran hoax, 12% (840) terkait dengan pidato kebencian, sisanya atas tindakan lain.[15]

Beberapa penyelidikan kepolisian berlanjut ke pengadilan. Menurut database Mahkamah Agung dari 2008-2018, ada 525 kasus hukum terkait UU ITE. Jumlah kasus pada 2018 dua kali lipat dari tahun sebelumnya. 24% terkait dengan kasus pencemaran nama baik, 22% terkait dengan kasus penistaan.[16] Tentu ini menjadi sebuah tantangan berat untuk mendorong terwujudnya keadilan lewat media sosial.

Lalu apakah warga telah terpenuhi haknya untuk merasa aman? Menurut laporan lembaga riset Canalys, pemimpin lima pasar smartphone teratas di Kuartal Kedua tahun 2019 di Indonesia adalah: Oppo (Guandong , China) 26%, Samsung (Korea) 24%, Xiaomi (China) 19%, Vivo (satu perusahaan dengan Xiaomi) 15%, Realme (satu perusahaan dengan Oppo) 7%.[17] Sebagian besar ponsel cerdas China ini menyimpan data pengguna mereka di Cloud mereka sendiri – misalnya Oppo Cloud – yang disimpan di China. Dalam hal ini rentannya data disalahgunakan apalagi Indonesia tidak memiliki payung hukum yang melindungi data privasi semakin besar. Belum lagi dengan Program Smart City dengan pelaksanaan CCTV seluruh tempat juga terkait dengan perusahaan China yang memasok teknologi dengan pengenalan wajah dan Artificial Intelligent (Kecerdasan Buatan). Apakah warga semakin merasa aman atau malah kehilangan rasa amannya?

Praktik pengintaian massal sangat umum untuk tujuan ekonomi, oleh perusahaan teknologi untuk melakukan surveillance marketing/capitalism. GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon) dan lainnya menambang data pengguna ini untuk mendapatkan uang. Tetapi sekarang tantangan juga datang dengan tujuan politik; karena partai politik, pemerintah, mulai menggunakan metode ini untuk tujuan politik seperti memenangkan pemilihan, mengarusutamakan isu ke publik agar mendapatkan dukungan.

Di ambang pintu terjadinya perang dunia ketiga akibat Presiden AS Donald Trump meluncurkan pesawat nirawak (UAV) untuk membunuh Jendral Qassem Soleimani[18], petinggi militer Iran yang selama ini dikenal musuh paling ditakuti ISIS, apa peran yang dapat dilakukan warga untuk mendorong keadilan lewat media sosial?

Saya cenderung mengarisbawahi apa yang pernah disampaikan oleh Frank La Rue. Warga bisa menggunakan media sosial untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi pada warga masyarakat, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Berlomba-lombalah memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kemanusiaan dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Warga dapat menggunakan media sosial untuk memenuhi hak warga atas kebenaran.

Namun untuk bisa mendorong keadilan sosial, pastikan lebih dulu hak-hak digital warga seperti hak akses, hak berekspresi dan hak merasa aman dijamin dan dilindungi oleh Negara. Tanpa penegakan hak digital, mendorong keadilan di media sosial bagai menegakkan benang basah. [dam]


[1] Artikel Nicola Tesla tentang Abad Telepon dan Telegraf, 16 Oktober 1927 https://teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/world-system-wireless-transmission-energy Terakhir diakses 4 Januari 2020

[2] What is Wi-fi, 29 November 2019 https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-wi-fi/ Terakhir diakses 4 Januari 2020

[3] Hootsuite – We Are Social 2019 Q2 Report https://wearesocial.com/blog/2019/04/the-state-of-digital-in-april-2019-all-the-numbers-you-need-to-know Terakhir diakses 4 Januari 2020

[4] Domo Data Never Sleeps 7 https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 Terakhir diakses 4 Januari 2020

[5] Nicholas Negroponte, Being Digital, Hodder & Soughton: 1995

[6] Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2018-how-technology-affects-jobs Terakhir diakses 4 Januari 2020

[7] UNGA Report, 16 Mei 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf Terakhir diakses 4 Januari 2020

[8] John Postill, “Freedom technologists and the new protest movements: A theory of protest formulas”, First Published July 15, 2014 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354856514541350 Terakhir diakses 4 Januari 2020

[9] Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, John Wiley & Sons: 2012

[10] Kutipan pidato dimuat di media BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8119047.stm Diakses terakhir 4 Januari 2020

[11] Freedom House, Freedom On The Net 2019: The Crisis of Social Media https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media Diakses terakhir 4 Januari 2020

[12] Survei APJII 2019 https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648 Terakhir diakses 4 Januari 2020

[13] Kesenjangan 4G antara kota dan desa di Indonesia https://tekno.kompas.com/read/2019/11/17/12110067/masih-ada-kesenjangan-4g-antara-kota-dan-desa-di-indonesia Terakhir diakses 4 Januari 2020

[14] World Wide Web Foundation 2015, Women’s Rights Online https://webfoundation.org/research/womens-rights-online-2015/ Terakhir diakses 4 Januari 2020

[15] Ditipisiber POLRI 2019, Workshop Penanganan Konten Negatif, 14 November 2019

[16] Laporan Tahunan SAFEnet, Jalan Terjal Pemenuhan Hak Digital, Juni 2019

[17] Canalys https://www.canalys.com/newsroom/southeast-asia-smartphone-marketshare-Q22019 Terakhir diakses 4 Januari 2020

[18] CNN, “US drone strike ordered by Trump kills top Iranian commander in Baghdad“, 4 Januari 2020 https://edition.cnn.com/2020/01/02/middleeast/baghdad-airport-rockets/index.html Terakhir diakses 4 Januari 2020

Catatan Akhir Tahun 2019: Tantangan di Masa Depan untuk Meningkatkan Perlindungan Hak Digital di Indonesia

TAHUN-TAHUN politik baru-baru ini ikut mempengaruhi dunia digital. Dengan pertumbuhan pengguna Internet mencapai sekitar 171,17 juta atau 64,8% dari total populasi Indonesia, tampak jelas kontrol pemerintah Indonesia atas internet menjadi semakin ketat.

Sebelum tahun-tahun politik, kontrol ini telah terjadi di situsweb dan media sosial melalui berbagai tindakan memblokir dan menyensor, terutama yang terjadi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, waria, dan interseks (LGBTI) dan kelompok aktivis Papua.

Sekarang meskipun kesenjangan digital masih menjadi masalah — pengguna Internet Indonesia (72,41%) berada di daerah perkotaan. Warga di Pulau Jawa terpapar ke Internet 57,70% sedangkan yang terendah, Bali-Nusa 5,63% dan Maluku-Papua 2,49% — hak warga atas akses informasi dilanggar oleh praktik internet shutdown (pemadaman internet) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam tiga peristiwa yang terjadi pada tahun 2019, pemadaman internet digunakan sebagai cara baru bagi pemerintah untuk mengendalikan informasi, membatasi akses ke informasi dan menyensor internet.

Kriminalisasi semakin memburuk dengan menggunakan UU ITE, hukum internet yang telah ada sejak tahun 2008. Meskipun UU ITE itu telah direvisi pada tahun 2016, tetapi jumlah orang sedang diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Nasional meningkat tahun demi tahun. Sejak 2017-2019 total 6.895 orang sudah diselidiki oleh polisi, dengan rincian 38% (2.623) terkait dengan penghinaan terhadap tokoh / penguasa / lembaga publik, 20% (1.397) terkait dengan penyebaran hoax, 12% (840) terkait dengan pidato kebencian, sisanya atas tindakan lain.

Beberapa penyelidikan kepolisian berlanjut ke pengadilan. Menurut database Mahkamah Agung dari 2008-2018, ada 525 kasus hukum terkait UU ITE. Jumlah kasus pada 2018 dua kali lipat dari tahun sebelumnya. 24% terkait dengan kasus pencemaran nama baik, 22% terkait dengan kasus penistaan.

Pada tahun 2019, Indonesia, negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi kelima di dunia, berencana untuk mengeluarkan regulasi pertama mereka tentang keamanan siber yang dinamakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Setelah RUU KKS disahkan, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara terbaru dengan undang-undang keamanan siber setelah Singapura, Thailand dan Malaysia.

Dapat dimengerti bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang keamanan siber ini untuk melindungi lebih dari 171 juta pengguna. Pengguna ini rentan terhadap setidaknya 232,45 juta serangan siber pada 2018 dan 205 juta serangan siber pada 2017. Pada Mei 2019 saja, tercatat ada 1,9 juta serangan siber. Diperkirakan serangan-serangan ini dapat menyebabkan kerugian Rp478,8 triliun (US $ 33,7 miliar). Itu sama dengan hampir seperlima dari anggaran negara Indonesia tahun depan. Namun saat ini lembaga penegak hukum Indonesia tidak dilengkapi dengan hukum dan alat yang memadai untuk memerangi ancaman siber atau serangan siber. Oleh karena itu undang-undang tentang keamanan siber sangat diperlukan karena Indonesia berurusan dengan tingkat ancaman siber yang semakin tinggi.

Tapi saya menemukan fakta menarik di rancangan RUU KKS yang didistribusikan dua bulan lalu. RUU itu menjadi ancaman serius bagi kebebasan berbicara warga negara dan akan menciptakan lembaga superbody yang akan berada di atas lembaga penegakan hukum. Hukum akan mempersenjatai negara dalam perang melawan ancaman siber. Regulasi ini akan menunjuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai badan pelaksana untuk berkoordinasi dengan angkatan bersenjata, polisi, kantor jaksa agung, badan intelijen dan kementerian serta lembaga pemerintah lainnya.

Jelas tidak ada keterlibatan multi-pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RUU keamanan siber ini, tidak ada diskusi dengan lembaga pemerintah lainnya, tidak ada dialog dengan sektor swasta terkait dengan keamanan siber atau e-commerce, bahkan tidak meminta masukan dari masyarakat sipil. Itulah sebabnya SAFEnet berbicara dan meminta legislatif Indonesia untuk membatalkan pengesahan rencana undang-undang keamanan siber yang otoriter itu, dan legislatif akhirnya menarik RUU KKS tersebut pada September lalu. Tapi itu masih jauh dari selesai.

Saya percaya keamanan siber adalah masalah kepercayaan. Untuk mencapai kepercayaan, kuncinya adalah melakukan dialog di tingkat nasional dan juga di tingkat regional untuk mencapai hasil terbaik. Perusahaan sektor swasta harus bergabung dalam pembahasan ini. Teknolog siber juga harus berpartisipasi. Jadi, perlu banyak tangan untuk menangani masalah rumit seperti keamanan siber.

Tetapi apa arti keamanan dunia maya bagi banyak pembuat hukum/pembuat keputusan di wilayah ini? Saya pikir Negara mendefinisikan keamanan siber sebagai bagian dari keamanan nasional. Negara menggunakan pendekatan keamanan dalam membentuk kebijakan keamanan siber. Akibatnya, kebijakan keamanan siber seperti itu akan kontraproduktif dan cenderung melanggar hak digital, dan juga mengancam pengakuan hak asasi manusia dan demokrasi.

Selama bertahun-tahun, SAFEnet telah melihat ancaman dunia maya dan serangan dunia maya terhadap para netizen, perempuan, dan komunitas rentan/beresiko seperti jurnalis, aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan, minoritas gender, dan minoritas agama. Mereka diserang secara digital dan fisik, mengalami doxing, ditangkap, dituntut dengan hukum internet. Serangan DdoS ke outlet media, sensor pada situs web / akun media sosial untuk menghapus konten, penyadapan yang melanggar hukum, dianggap sebagai sebuah kewajaran. Fondasi kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul sedang diserang.

Akhir-akhir ini di Indonesia, SAFEnet menyaksikan amuk siber dalam bentuk pelecehan massal terhadap seseorang / kelompok, atau kekerasan massal terhadap orang / kelompok yang mendukung seorang politisi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta atau terhadap para aktivis yang menentang revisi undang-undang tersebut. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau tindakan yang dikoordinasikan secara massal untuk memberikan ulasan bintang satu kepada Tempo sebagai saluran media utama untuk membuat Google Playstore secara otomatis menghapus daftar / menghapus aplikasi Media hanya karena media membuat sampul majalah yang menggambarkan hidung Pinokio dalam bayangan Presiden Indonesia Joko Widodo. — baru saja terjadi amuk siber pada aplikasi toko parfum Tous Le Jours di Perancis, menjadi sasaran serangan karena secara keliru diidentifikasi sebagai toko roti Tous Le Jours di Indonesia.

Tantangan lain datang dari pengintaian massal daring. Tahun ini, untuk pertama kalinya, ponsel Samsung turun ke posisi kedua sebagai pemimpin pasar ponsel pintar. Menurut laporan lembaga riset Canalys, pemimpin lima pasar smartphone teratas di Kuartal Kedua tahun 2019 di Indonesia adalah: Oppo (Guandong , China) 26%, Samsung (Korea) 24%, Xiaomi (China) 19%, Vivo (satu perusahaan dengan Xiaomi) 15%, Realme (satu perusahaan dengan Oppo) 7%. Sebagian besar ponsel cerdas China ini menyimpan data pengguna mereka di Cloud mereka sendiri – misalnya Oppo Cloud – yang disimpan di China. Program Smart City dengan pelaksanaan CCTV seluruh tempat juga terkait dengan perusahaan China yang memasok teknologi dengan pengenalan wajah dan Artificial Intelligent (Kecerdasan Buatan).

Sebenarnya, praktik pengintaian massal sangat umum untuk tujuan ekonomi, oleh perusahaan teknologi untuk melakukan surveillance marketing/capitalism. GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon) dan lainnya menambang data pengguna ini untuk mendapatkan uang. Tetapi sekarang tantangan juga datang dengan tujuan politik; karena partai politik, pemerintah, mulai menggunakan metode ini untuk tujuan politik seperti memenangkan pemilihan, mengarusutamakan isu ke publik agar mendapatkan dukungan.

Tantangan-tantangan ini perlu ditangani secepatnya, karena Indonesia masih belum memiliki peraturan untuk melindungi privasi data daring dari penambangan data dan pemanfaatan ilegal yang melanggar hak digital.

[dam]

Telah dimuat di Kompas.com